Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu untuk meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus memimpin penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo berangkat pada Sabtu pagi untuk memastikan penanganan karhutla di Kalimantan berjalan cepat, terpadu, dan serentak.
“Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo langsung terbang menuju Kalimantan untuk mengecek dan memimpin langsung penanganan serentak karhutla di Kalimantan,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Sebelum bertolak, Presiden telah memberikan instruksi kepada sejumlah pejabat utama TNI dan Polri agar turun langsung ke wilayah terdampak. Mereka diminta bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempercepat pengendalian kebakaran.
Penanganan tersebut dibagi ke empat provinsi di Kalimantan, dengan pembagian tugas antara unsur TNI dan Polri. Skema tersebut dirancang untuk memastikan koordinasi di lapangan berlangsung lebih terarah sekaligus mempercepat respons terhadap titik-titik kebakaran.
Untuk Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Keduanya bertugas mengoordinasikan penanganan karhutla bersama unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Sementara itu, penanganan di Kalimantan Tengah dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo.
Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersama Astamaops Polri Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan Komandan Korps Brimob Polri Komjen Polisi Ramdani Hidayat mendapat tugas untuk turun langsung menangani karhutla.
Teddy mengatakan pembagian tugas tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden agar seluruh unsur bergerak secara bersamaan. Dengan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berharap kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Presiden juga meminta jajaran terkait memastikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah kondisi memungkinkan.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Teddy.
Selain penanganan kebakaran, Prabowo juga menekankan pentingnya penegakan hukum. Setiap pelanggaran yang ditemukan dalam proses penanganan maupun penyebab kebakaran diminta diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Presiden juga meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Kehadiran langsung Presiden di Kalimantan menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap penanganan karhutla yang berdampak pada lingkungan dan aktivitas masyarakat. Pemerintah juga mendorong koordinasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur terkait lainnya agar pengendalian kebakaran berlangsung efektif.
Dengan pengerahan personel di empat provinsi serta keterlibatan langsung Presiden, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat sekaligus memastikan aspek keselamatan masyarakat dan penegakan hukum tetap menjadi prioritas.
