Pemanfaatan bahan pangan lokal dinilai dapat menjadi solusi untuk menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menekan biaya penyediaan makanan. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Dr. Hardinsyah, menyebut menu bergizi tidak selalu identik dengan bahan pangan berharga mahal apabila disusun dengan komposisi yang tepat dan memanfaatkan potensi pangan di setiap daerah.
Menurut Hardinsyah, kebutuhan bahan baku untuk satu porsi makanan siswa sekolah dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000. Perhitungan tersebut mencakup beras, telur, sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu atau tempe yang mampu melengkapi kebutuhan gizi anak.
Ia menjelaskan bahwa sekitar 75 gram beras hanya membutuhkan biaya sekitar Rp1.500 jika harga beras berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Sementara satu butir telur diperkirakan seharga Rp2.000. Setelah ditambah sayuran, tempe atau tahu, dan buah, total biaya bahan pangan masih berada di kisaran Rp7.000 per porsi.
Meski demikian, Hardinsyah menegaskan angka tersebut hanya mencerminkan biaya bahan baku. Pelaksanaan Program MBG juga memerlukan anggaran untuk bumbu, minyak goreng, tenaga kerja, peralatan dapur, pengelolaan fasilitas, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Menurutnya, komponen operasional justru menjadi bagian yang paling besar dalam keseluruhan biaya program. Karena itu, efisiensi sebaiknya dilakukan melalui pembenahan sistem pengelolaan tanpa mengurangi kualitas gizi maupun keamanan pangan.
Hardinsyah menilai penggunaan bahan pangan lokal memberikan berbagai keuntungan. Selain memangkas biaya distribusi melalui rantai pasok yang lebih pendek, langkah tersebut juga menjaga kesegaran bahan makanan sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya permintaan produk lokal.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi anggaran Program MBG tahun 2026. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan kebutuhan anggaran diperkirakan lebih rendah dibanding alokasi awal sebesar Rp268 triliun, meski angka final masih dalam proses penghitungan.
Evaluasi juga mencakup perbaikan skema insentif bagi SPPG agar lebih mencerminkan kapasitas layanan masing-masing. Menurut Agustina, efisiensi bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi memastikan pembiayaan menjadi lebih tepat sasaran, proporsional, dan tetap menjaga kualitas layanan bagi seluruh penerima manfaat.
