Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan kepada pihak-pihak yang disebut berada di balik pendanaan sejumlah aksi demonstrasi di berbagai daerah. Dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Prabowo mengaku mengetahui aktor yang diduga membiayai aksi tersebut dan meminta mereka menghentikan praktik yang dinilai merugikan kehidupan demokrasi.
Menurut Prabowo, terdapat sejumlah demonstrasi yang melibatkan peserta yang bahkan tidak memahami substansi tuntutan yang mereka suarakan. Ia menyinggung adanya pengakuan dari sebagian peserta aksi yang mengaku menerima bayaran sekitar Rp200 ribu untuk ikut berdemonstrasi. Pernyataan tersebut menjadi dasar Presiden menyampaikan peringatan kepada pihak yang diduga mengorganisasi maupun membiayai aksi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengaitkan dugaan tersebut dengan upaya pihak-pihak tertentu yang menurutnya tidak menyukai agenda pemerintah. Ia menegaskan pemerintah akan terus bekerja menjalankan berbagai program prioritas tanpa terpengaruh oleh upaya-upaya yang dinilai bertujuan mengganggu stabilitas nasional.
Presiden mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah tim yang sedang bersaing dengan negara lain dalam berbagai bidang. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjaga kekompakan dan memberikan dukungan terhadap upaya pembangunan nasional. Kritik tetap dinilai penting, namun menurutnya evaluasi sebaiknya dilakukan secara konstruktif tanpa menghambat proses pembangunan yang sedang berlangsung.
Pernyataan Prabowo memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan politik maupun masyarakat. Sejumlah pihak meminta pemerintah mengungkap identitas dan bukti apabila memang terdapat praktik pendanaan demonstrasi yang melanggar hukum. Di sisi lain, berbagai kalangan juga mengingatkan agar hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dilindungi sesuai konstitusi.
Hingga kini Presiden belum mengungkap secara terbuka siapa pihak yang dimaksud dalam peringatannya. Namun ia menegaskan pemerintah mengetahui perkembangan yang terjadi dan akan terus mengawasi berbagai upaya yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional maupun jalannya pemerintahan.
Pemerintah berharap seluruh proses demokrasi berjalan secara sehat, damai, dan bertanggung jawab. Di saat yang sama, aparat penegak hukum diminta tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum terkait pendanaan aksi demonstrasi.
