Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 298 anggota dewan dari seluruh fraksi, sehingga kuorum dinyatakan terpenuhi untuk melanjutkan seluruh agenda rapat.
Rapat paripurna kali ini membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan sektor keuangan negara dan pengawasan industri jasa keuangan. Salah satu agenda utama ialah penyampaian laporan Badan Anggaran DPR mengenai hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Pembahasan tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun mendatang.
Selain RAPBN 2027, DPR juga menjadwalkan pembahasan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK). Laporan dari Komisi XI DPR akan disampaikan kepada forum paripurna sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap nama-nama calon yang telah menjalani proses seleksi. Badan Supervisi OJK memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan tata kelola Otoritas Jasa Keuangan.
Agenda berikutnya adalah penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 oleh pemerintah. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran negara yang telah diaudit sebelum dibahas lebih lanjut bersama DPR sesuai mekanisme legislasi.
Sebelum membuka sidang, Puan Maharani membacakan daftar kehadiran anggota DPR. Berdasarkan data Sekretariat Jenderal DPR RI, sebanyak 298 dari total 579 anggota telah menandatangani daftar hadir pada awal rapat. Kehadiran anggota dari seluruh fraksi membuat syarat kuorum terpenuhi sehingga sidang dapat dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum.
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal yang mendampingi Puan memimpin jalannya persidangan. Seluruh agenda yang dibahas dalam paripurna ini menjadi bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta lembaga negara.
Pembahasan RAPBN 2027 diperkirakan akan menjadi salah satu fokus DPR dalam beberapa bulan ke depan mengingat dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan belanja negara, penerimaan, dan pembiayaan pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, keputusan mengenai calon anggota BS OJK diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan nasional agar tetap berjalan secara transparan, akuntabel, dan independen.
