Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan pemantauan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengawasan mencakup penyaluran minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga serta distribusi Biosolar dan Pertalite di stasiun pengisian BBM.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pasokan energi masyarakat tetap tersedia dan proses distribusinya berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di wilayah NTT.
Menurut Wahyudi, pasokan BBM di wilayah Flores setelah bencana gempa secara umum masih berjalan baik. Distribusi terutama didukung Fuel Terminal Labuan Bajo dan Fuel Terminal Reo. Untuk minyak tanah menuju Manggarai Barat, pasokan dari Fuel Terminal Reo juga disebut berjalan lancar.
Salah satu jalur distribusi dilakukan melalui Agen Minyak Tanah Wardun Perkasa Jaya menuju Pangkalan Wae Mbuka. Penyaluran rata-rata mencapai 800–900 liter setiap tiga hari. Pola distribusi tersebut membuat stok di pangkalan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari.
Pangkalan Wae Mbuka melayani sekitar 150 kepala keluarga. Untuk mempercepat pelayanan, pengelola menerapkan antrean berbasis jeriken. Wadah milik warga diberi identitas kepala keluarga sehingga pengambilan minyak tanah dapat dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu lama.
Hasil pemantauan menunjukkan konsumsi minyak tanah rata-rata mencapai 2–2,5 liter per keluarga setiap hari. Salah seorang pelanggan, Junari, mengatakan kebutuhan rumah tangganya sekitar 20 liter per bulan dan pasokan di wilayah tersebut sejauh ini tersedia.
Selain minyak tanah, BPH Migas mengecek pelayanan Biosolar dan Pertalite di SPBU Kecamatan Komodo. Pemeriksaan meliputi ketersediaan BBM, kualitas pelayanan, serta fungsi dan posisi kamera CCTV.
Saat pemantauan berlangsung, terdapat antrean kendaraan roda empat untuk pengisian Biosolar dan Pertalite, tetapi proses pelayanan tetap berjalan lancar. SPBU tersebut juga telah menggunakan CCTV yang dipantau selama 24 jam.
BPH Migas merekomendasikan pengelola mempercepat pelayanan serta menyesuaikan posisi kamera agar kendaraan dan nomor polisi dapat terekam dengan jelas. Rekaman tersebut diperlukan untuk membantu memastikan kendaraan yang melakukan pembelian BBM sesuai ketentuan.
Penulis berita digital yang fokus pada perkembangan bisnis, ekonomi, dan media online modern.
