Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menilai Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk mengembangkan ekosistem tokenisasi Real World Assets (RWA) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dan penguatan ekonomi nasional. Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai mampu membuka peluang investasi yang lebih luas sekaligus menghadirkan alternatif pembiayaan bagi berbagai sektor produktif.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan tingginya penggunaan internet, pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, serta semakin luasnya adopsi layanan keuangan digital menjadi modal penting dalam membangun inovasi pembiayaan berbasis teknologi. Menurutnya, tokenisasi aset riil berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen pada 2029.
Ia menjelaskan bahwa teknologi tokenisasi memungkinkan berbagai aset fisik, seperti properti, emas, komoditas, surat berharga, hingga infrastruktur, direpresentasikan dalam bentuk token digital. Skema tersebut dinilai dapat meningkatkan likuiditas aset, mempermudah proses transaksi, serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang sebelumnya sulit dijangkau.
Meski peluangnya besar, Rachmat menegaskan pengembangan tokenisasi harus dibarengi tata kelola yang kuat agar implementasinya berlangsung aman dan berkelanjutan. Pemerintah masih perlu memperkuat berbagai aspek, mulai dari pengelolaan aset dasar (underlying asset), kesiapan infrastruktur digital, perlindungan konsumen, hingga harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga.
Untuk mendorong implementasi teknologi tersebut, pemerintah telah menyiapkan tiga arah kebijakan utama. Pertama, memperluas penerapan tokenisasi pada berbagai sektor strategis. Kedua, memperkuat kerangka regulasi beserta tata kelolanya. Ketiga, membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, regulator, industri, akademisi, dan asosiasi dalam mengembangkan ekosistem tokenisasi nasional.
Rachmat menekankan bahwa inovasi ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku industri dan investor, tetapi juga mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk petani, nelayan, dan peternak yang selama ini masih terbatas dalam mengakses sistem keuangan formal.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati mengungkapkan pihaknya terus melakukan kajian bersama regulator, pelaku usaha, akademisi, dan mitra pembangunan untuk memetakan potensi tokenisasi di berbagai sektor prioritas, seperti jasa keuangan, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga sektor produktif lainnya.
Menurut Vivi, Indonesia sebenarnya telah memiliki modal awal melalui sejumlah program regulatory sandbox. Namun, implementasi tokenisasi secara luas masih membutuhkan penyempurnaan regulasi, penguatan tata kelola, dan kesiapan ekosistem agar inovasi tersebut dapat berkembang secara optimal dan dipercaya masyarakat.
